The 3Pyramid of 3Capitalism, 1911. http://twitter.com/SadHappyAmazing/status/595524533844512768/photo/1 https://twitter.com/SadHappyAmazing/status/595524533844512768 Shared via Plume http://bit.ly/GetPlume
Dapat gambar ini dari twitter. Gambaran klasik bagaimana dunia dikuasai sejak dulu kala oleh kaum penghamba uang.
Banyak kultwit di medsos yang sudah menjabarkan dugaan ini. Bahwa konflik yang seolah-olah sangat panas antara dua lembaga penegak hukum kita sebenarnya adalah pengalihan isu. Dari apa? Dari isu yang sangat prinsipil tentang kedaulatan republik kita.
Freeport itu akan habis izin operasi tambangnya pada tahun 2021. Pembicaraan tentang perpanjangan kontrak terkendala oleh aturan baru dari pemerintahan SBY, bahwa mereka harus membangun smelter di dalam negeri, dan hanya hasil dari smelter itulah yang boleh diekspor. Freeport ini aslinya adalah perusahaan kecil di USA sana. Namun jadi raksasa setelah memiliki tambang di Papua.
Yang mengesalkan adalah, Freeport baru bisa memenuhi kewajibannya di detik-detik terakhir saja. Itupun baru sekedar komitmen dana 40 T untuk smelter yang sedang direncanakan berdiri diatas tanah Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Jadi mereka mengeruk tanah berisi emas di Papua, lalu dikirim lewat TOL LAUT-nya Jokowi #eh, lalu diproses jadi emas murni di Gresik. Pintar sekali. Pantas Lukas Enembe murka. Emas Papua dibawa ke tanah Jawa lalu dikirim ke USA sana.
Padahal semua pihak sudah berharap agar kontrak karya Freeport di Papua cukuplah sampai 2021 saja. Kemudian serahkan hak penambangan disana kepada perusahaan lokal seperti Antam atau BUMN/BUMD apapun namanya. Lho kok ini malah diberi keleluasaan hingga 2041. Piye mbah??
Alasannya karena Freeport menghidupi ribuan karyawan yang berasal dari warga Papua. Jika operasi mereka dihentikan, maka akan makin banyak pengangguran di Papua. Padahal jika BUMN tambang kita yang ambil alih, mereka pasti akan dipekerjakan kembali. Pengangguran sama sekali bukan alasan. Kita bisa menangani tambang itu secara padat karya juga kok.
Jadi mereka menciptakan alasan-alasan tak nyata untuk mempertahankan kekuasaan USA di Papua. Alasan lainnya adalah soal return on investment yang belum tercapai. Saya cenderung tak percaya itu. Mereka sudah puluhan tahun mengeruk bumi disana, tujuan awalnya untuk menambang tembaga, tapi hasil sampingannya banyak sekali, termasuk emas dan (gosipnya) uranium. Dan profit sharing pemerintah RI pun sangat kecil, dan mereka disubsidi cost recovery pula. Masihkah bilang tak untung??
Subsidi BBM dan elpiji sudah dicabut. Subsidi listrik sedang dicabut bertahap. Tak ada beras gratis Raskin untuk rakyat miskin. Subsidi kereta ekonomi ditiadakan. Subsidi pupuk untuk petani juga menunggu giliran dihapuskan.
Pencabutan subsidi adalah upaya untuk mengurangi beban berat anggaran negara. Tujuannya tentu agar anggaran lebih lincah bisa dipakai membiayai kebutuhan lain. Jadi, anggaran adalah panglimanya. Jika anggaran bilang YA, maka pos pengeluaran pun sah sudah. Dan sebaliknya jika TIDAK.
Anggaran yang bebas dari segala macam pengeluaran subsidi untuk rakyat tidak diragukan lagi akan jadi anggaran yang lebih gesit. Itu mungkin tujuan yang ingin dicapai rezim Jokowi. Jika rezim sebelumnya, SBY, dianggap terlalu lamban di sisi pembangunan infrastruktur, maka rezim Jokowi ingin menjadi antitesanya. Kelincahan Jokowi beranjangsana (baca: blusukan) tentu harus ditopang anggaran yang sama lincahnya.
Dalam bayangan saya, dengan hilangnya subsidi atas beberapa barang modal, diharapkan semangat kompetisi akan makin kencang. Sektor swasta bebas berekspansi, datangkan utang luar negeri ataupun saham asing sebanyak-banyaknya, agar roda ekonomi bergerak kencang. Tak ada lagi ketimpangan antar pelaku ekonomi, antara yang memanfaatkan subsidi maupun yang tanpa subsidi. Semua harus berjuang untuk hidupnya masing-masing. Tak diragukan lagi, kita sudah di fase lanjutan dari kombinasi maut liberalisme dan kapitalisme bertopang demokratisme. Kenaikan harga yang terjadi adalah efek "sementara" akibat dari hilangnya subsidi. Harga-harga akan bergerak ke titik keseimbangan baru.
Akibat dari kompetisi di pasar bebas, tentu saja akan ada yang menang dan yang kalah. Yang menang akan makin besar, ekspansi yang didukung oleh naiknya nilai saham mereka. Yang kalah akan bangkrut, mungkin pekerjanya jadi pengangguran, lalu aset dibeli oleh pemodal lain atau jadi barang bekas, tergantung skalanya.
Yang tak punya modal dan kalah terampil akan jadi pengangguran dan jatuh miskin. Bagaimana sebuah rezim liberal menangani ini? Tiga Kartu Sakti itulah jawabannya. Masyarakat miskin harus dijamin kesehatan dan pendidikan anak-anaknya. Tapi jangan dijejali subsidi. Modali mereka untuk berkompetisi lagi, dan jika kalah, ya bagaimana lagi. Toh kartu sakti masih ada, hanya subsidi yang tidak ada.
Tidak ada Jaring Pengaman Sosial. Ini kan bukan rezim sosialis!
Tulisan lama Zaim Saidi di harian Republika ini singkat tapi penuh informasi. Saya baru tahu bahwa Rupiah mata uang RI itu awalnya dipatok ke kurs 1 USD = 3,8 IDR. Seiring waktu, nilainya terus jatuh hingga 1 USD = 12625 IDR hari ini.
Pesan sponsor: Mari berinvestasi emas. Cobalah juga bertransaksi dengan dinar/dirham.
Pendapat Dr. Rizal Ramli tentang apa yang terjadi di awal rezim Jokowi layak untuk didengar. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak jauh dari nafas neo-liberalisme. Salah satunya ya soal subsidi.
Pemerintah membayari sebagian beban rakyat, apakah salah? Saya lihat di satu sisi, subsidi mengurangi ruang gerak APBN. Di sisi lain, subsidi yang terarah bisa memacu produktifitas. Subsidi bisa seperti meminyaki mesin agar berputar lebih halus dan efisien.
Subsidi bensin premium dikurangi. Di satu sisi ini menambah ruang anggaran untuk infrastruktur. Di sisi lain, roda ekonomi semakin berat jalannya, karena harus ada penyesuaian harga dan multiplier effect di rantai suplai.
Subsidi elpiji 3 kg akan dikurangi. Di satu sisi, memang tetap masih lebih murah dibanding minyak tanah. Tapi berapa rumah tangga yang akan makin berat memenuhi kebutuhan gizi keluarganya? Dan berapa usaha sektor informal bidang makanan yang terpaksa menaikkan harga jualannya?
Subsidi kereta kelas ekonomi akan dicabut. Di satu sisi, yang kena dampak hanyalah beberapa rute jarak jauh dan itu sifatnya terbatas. Di sisi lain, kereta api sebagai satu moda transportasi yang reliable, jadi semakin tak terjangkau karena kelas yang paling murah saja masih relatif mahal harganya. Mobilitas rakyat pun sedikit banyak terganggu.
Belum lagi soal dihapuskannya Raskin (beras untuk rakyat miskin) dan naiknya tarif listrik 1300 W. Anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga rakyat yang jadi sansaknya. Jadi, benarkah rakyat kecil yang dihajar duluan? Ataukah ini sekedar jamu yang pahit di awal tapi menyehatkan di akhir? Neoliberalis sedang berkuasa dan kita suka tak suka ya harus nrimo.
Alasan utama pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) adalah untuk mengefektifkan dan mengurangi pembebanan yang tidak perlu di APBN. Coba kita lihat fakta isi APBN-P 2014.
-Subsidi total sebesar Rp 403 Triliun, terdiri dari subsidi BBM Rp 246 Triliun, listrik 104 Triliun, non-energi 53 Triliun.
-Beban cicilan utang ke luar negeri, terdiri dari cicilan pokok Rp 248 Triliun, cicilan bunga Rp 135 Triliun. (Total hutang hingga September 2014 ada Rp 2602 Triliun)
Menurut saya sih, berhentilah berhutang atas nama negara. Inilah akibatnya jika tiap tahun harus berhutang dengan bunga yang tinggi sekali, coba hitung, hampir 50%. Rakyat kecil yang skala ekonominya jauh dari angka Triliunan jadi korban.
Alasan sampingan untuk mencabut subsidi BBM adalah untuk mencegah subsidi yang salah sasaran. Mestinya untuk rakyat kecil, kok malah lebih banyak orang kaya yang menikmati. Coba kita lihat beberapa data aktual ini.
-Menurut data BPH Migas 2013, pengguna BBM bersubsidi adalah 1% angkutan laut, 2% rumah tangga, 5% perikanan, 92% transportasi darat.
-Transportasi darat pengguna BBM tersubsidi terdiri dari sepeda motor 40%, mobil pribadi 53%, mobil barang 4%, bus 3%.
-Data Susenas 2010, pengguna BBM terdiri dari rakyat kelompok menengah bawah dan miskin 65%, menengah 27%, menengah atas 6%, kaya 2%.
-Data Korlantas Polri 2013, jumlah kendaraan di Indonesia ada 104 juta unit. Terdiri dari sepeda motor 83%, mobil penumpang 10%, mobil barang 5%, bus 2%, sisanya kendaraan khusus.
Lihatlah data diatas. Jumlah pengguna sepeda motor mewakili sekitar 80 juta penduduk. Subsidi BBM sebesar Rp 89 Triliun dinikmati oleh mereka. Disinilah basis menengah ke bawah.
Sedangkan pengguna mobil pribadi mewakili sekitar 10 juta penduduk. Subsidi BBM sebesar Rp 116 Triliun dinikmati oleh mereka. Disinilah basis menengah keatas.
Larang saja BBM bersubsidi untuk mobil. Atau ikuti saran Rizal Ramli menurunkan angka oktan BBM bersubsidi sebagai seleksi alam. Itu kalau memang mau subsidinya tepat sasaran. Jangan cari gampangnya saja.
Ada beberapa isu yang sejatinya adalah implementasi liberalisme di awal pemerintahan liberal demokrat 2014-2019. Saya coba ambil apa yang kira-kira menjadi trending topic-nya.
1. Pelepasan pelan-pelan fungsi agama dari peran keterlibatan negara. Sekarang cukup dimulai dengan kebebasan untuk mengosongkan informasi agama di KTP jika tidak merasa beragama. Beragama atau tidak, pemerintah lepas tangan bahkan menganjurkan untuk secara terbuka mendeklarasikan diri, melalui KTP, bahwa dia tidak beragama.
Jangan malu untuk tidak beragama, bahkan pamerkan kalau perlu. Apakah pandangan seperti itu bukan liberal?
2. Menghilangkan secara progresif segala macam subsidi. Pemerintah tidak punya kewajiban sama sekali untuk menambal kekurangan ekonomi masyarakat. Biarkan para pelaku ekonomi berkompetisi dan yang kalah biarlah kalah tapi arena tetap dibuka baginya untuk berjuang kembali.
Kebijakan warisan SBY seperti Raskin akan ditiadakan. Belum jelas apakah BLT juga demikian. Subsidi BBM akan dipotong signifikan. Mungkin suatu saat takkan ada lagi subsidi BBM sama sekali mengingat pemerintah punya program populis lain seperti subsidi pendidikan dan kesehatan yang harus didukung anggaran raksasa.
Lho, katanya liberal, tapi tetap ada subsidi? Pengalihan subsidi ke sektor lain harus dilakukan untuk meredam gejolak penolakan. Tidak bisa hilangkan subsidi dalam semalam.
3. Deregulasi pengelolaan sumber daya alam dengan mengutamakan asas manfaat bagi seluruh rakyat. Masalahnya, implementasi asas manfaat ini terlalu disegerakan. Ketika bangsa sendiri belum punya kemampuan dan teknologinya, eksploitasi tetap dilakukan dengan mengundang modal asing. Akibatnya, sebagian besar keuntungan lari ke luar negeri.
Kesalahan ini tidak bisa dilemparkan ke pemerintah sekarang saja. Ini adalah warisan sejak orde baru. Apakah ada upaya untuk melepaskan diri? Pasti ada, tapi sporadis alias tak terstruktur.
Haruskah kita bebankan kepada pemerintah sekarang untuk menegakkan nasionalisasi pengelolaan sumber daya alam? Yang idealis tentu setuju. Tapi sadarlah, ini bukan pemerintahan idealis, melainkan liberal demokrat yang sarat kapital. Boleh berharap tapi harus siap kecewa.
Pemerintah memang sudah pasang kuda-kuda untuk menaikkan harga BBM. Polisi menyatakan siap pasang badan untuk melindungi kebijakan pemerintah ini.
Bagi pemerintah, menaikkan harga BBM suatu pilihan logis. Kita bukan lagi negara produsen minyak. Kebutuhan minyak dalam negeri disuplai lewat impor.
APBN 2013 sangat terpengaruh oleh harga BBM ini. BBM yang dijual Pertamina ke rakyat sebagian harganya disubsidi oleh pemerintah. Jadilah harga fixed saat ini 6500 Rupiah per liter di SPBU Pertamina.
Harga diatas sudah tidak wajar lagi karena sudah jauh dibawah harga beli+proses Pertamina. Fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional membuat subsidi BBM semakin besar. Buat pemerintah, habislah anggaran pembangunan kalau dipakai untuk subsidi doang.
Padahal pengguna BBM subsidi ternyata campuran antara masyarakat kelas menengah ke bawah dan kelas atas. Pemilik kendaraan mewah sadar tidak sadar juga menikmati subsidi yang seharusnya untuk masyarakat miskin ini.
Solusi pemerintah adalah naikkan harga BBM, mungkin jadi 9500 Rupiah. Jatah subsidi BBM dialihkan ke bantuan tunai untuk masyarakat miskin. Segala macam kartu sakti juga akan dikeluarkan agar seolah-olah kenaikan harga BBM justru menguntungkan warga miskin.
Bagi pemerintah, subsidi BBM lebih baik dialihkan untuk bangun jalan, jembatan, kilang minyak. Pengguna kendaraan juga harus disadarkan bahwa mereka pada hakikatnya menghamburkan uang negara. Jadi kenaikan harga BBM juga agar pengguna kendaraan pribadi mau beralih ke angkutan umum yang kualitasnya masih menyedihkan itu.
Solusi dari ekonom Rizal Ramli lain lagi. Produk Premium Pertamina harus dibagi dua. Produk pertama dengan harga sama tapi oktan lebih rendah untuk sepeda motor. Produk kedua dengan oktan tetap sama tapi harga lebih tinggi untuk mobil. Pengguna mobil diharapkan tidak akan lari ke oktan yang lebih rendah karena performa mesin yang jadi taruhannya.
Mana solusi yang lebih masuk akal?
Ada yang pernah mengatakan:
If you have no debt and $10 in your pocket, you are wealthier than 25% of Americans.
Pendapat diatas bisa benar bisa salah. Tapi yang perlu digarisbawahi, jaman kita ini adalah memang jaman yang dibangun dengan piramida hutang. Hampir semua orang punya hutang. Bahkan tiap negara punya hutang ke negara lain. Andai hutang negara, RI misalnya, disawer merata oleh warganya, mungkin tiap warga mesti bayar uang yang relatif banyak.
Bisakah hidup tanpa hutang? Jika kita masih berurusan dengan perbankan, kita niscaya akan selalu terkait langsung maupun tidak langsung dengan hutang. Jika kita simpan uang di bank, berarti kita amanahkan uang tersebut untuk dipinjamkan oleh bank ke nasabah lainnya.
Akhirnya, kita memang tidak bisa sama sekali lepas dari sistem hutang kapitalis itu. Cara paling sederhana tentu dengan mengerem konsumsi. Jangan terlalu agresif belanja. Hindari penggunaan kartu kredit, apalagi iming-iming cicilan ringan.
Baru minggu ini 2 perusahaan ritel asing membuka cabang pertamanya di Indonesia. IKEA membuka tokonya di Alam Sutera, Tangerang. Tujuannya jelas, agar konsumen penggemar produk interior dari Skandinavia ini tidak perlu jauh-jauh pergi ke Tampines Singapura atau Petaling Jaya Malaysia untuk berbelanja. COURTS membuka cabangnya di Harapan Indah Bekasi. Saya pernah lihat supermarket besar ini juga berlokasi di sebelah Ikea Tampines, Singapura. Jadi, 2 kota penyangga DKI Jakarta ini sudah di-cover oleh 2 jaringan ritel internasional.
Ini semacam skenario pengepungan, mengingat potensi pasar yang menggiurkan. Retailer Eropa tersebut pastinya sudah melakukan riser pasar, sebelum dengan hati-hati menempatkan armada penjualannya di 2 tempat itu. Apa manfaatnya bagi konsumen Indonesia? Tentu saja akses yang lebih mudah terhadap produk luar dan agar mereka tak sungkan membelanjakan uangnya.
Dalam sepakbola, klub-klub besar Eropa rajin mengunjungi stadion-stadion Indonesia untuk mengadakan 1-2 laga ujicoba dengan tim lokal. Ternyata ini pun tidak jauh dari skenario membuai konsumen sepakbola lokal. Dicarilah lawan yang mendatangkan sentimen kebanggaan publik lokal, misalnya Timnas, Persib, dan lain-lain. Harapannya agar penjualan tiket dan merchandise laris manis.
Apa manfaat kedatangan tim asing tersebut bagi publik sepakbola lokal? Keriuhan sesaat. Timnas kita tidak tambah bagus juga setelah melawan tim asing tersebut. Bukannya menguatkan kompetisi lokal, justru menjadikan tim lokal seperti binatang aduan.
HP berencana membagi bisnisnya menjadi 2 perusahaan. HP Inc akan mengurusi bisnis perangkat keras, HP Enterprise akan menangani bisnis perangkat lunak.
HP sedang menyusuri fase 'galau' dalam rentang sejarah keberadaannya. Perusahaan teknologi jarang sekali bisa menyatukan kekuatan bisnis hardware dan software dalam satu bendera. HP bukanlah pengecualian. Di masa lalu, IBM dan Microsoft harus bersinergi agar masing-masing dapat tumbuh bersama. Di masa kini, Google menyuplai Android dan Samsung membuat Android merata di seluruh permukaan bumi. Apple dengan iOS dan iPhone-nya bukan pula pengecualian karena menggunakan gagasan lifestyle dan segala keunikannya untuk merekatkan hardware dengan software sebagai kesatuan yang memukau.
HP dikenal karena printer dan laptopnya, sehingga saya tidak yakin ide HP Enterprise sebagai perusahaan software dan service akan berbuah manis.
Perusahaan-perusahaan dengan multiple-investment di banyak bidang biasanya harus membuat struktur organisasi yang bisa menjangkau semua aktifitas bisnisnya. Ada beberapa metode pembagian lini bisnis ini sejauh yang saya amati:
1. Membagi jadi sektor-sektor, divisi-divisi, dan unit-unit bisnis.
2. Membagi jadi beberapa anak perusahaan yang berdiri sendiri.
Satu hal yang pasti terjadi pula seiring berjalannya waktu adalah proses divestasi, merger, dan akuisisi. Kesemuanya akan menyebabkan perubahan pada struktur perusahaan. Pengelompokan ulang, penyatuan divisi, pemisahan unit bisnis. Artinya, struktur organisasi itu cair dan mudah berubah. Tidak ada struktur yang abadi, yang ada adalah perubahan yang abadi.
Normalnya perubahan struktur bisa terjadi kapan pun. Namun dengan sedikit perencanaan, bisa dikelola secara reguler, setahun sekali di awal business year misalnya. Dan itu harus melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
Dengan penggunaan teknologi informasi yang semakin mendalam dan meluas, penyeragaman dengan mudah bisa dilakukan. Sistem informasi yang komprehensif sudah menyediakan template yang terstandarisasi, apa saja yang harus diubah di database jika arah perubahan struktur organisasi sudah ditentukan.
 |
| (Getty Images) |
