Letupan Kecil Mahasiswa 20 Maret 2015

Beberapa akun twitter mem-publish beberapa gambar aksi mahasiswa dari berbagai daerah. Isunya tentu saja senada dengan seruan mahasiswa Bandung di pekan sebelumnya: "SP1 (surat peringatan pertama)" untuk Jokowi-JK". Sayangnya tak banyak media, apa lagi yang mainstream, yang meliputnya. Kalaupun ada, semangatnya adalah pengurangan impact. Misal: peserta demo ratusan tapi dibilang cuma puluhan.

Akankah aksi mahasiswa mengalami pelipatgandaan dan akselerasi? Atau justru melempem lagi? Tergantung bagaimana rezim Jokowi-JK merespon tuntutan mahasiswa: Positif atau Negatif.. Berikut adalah gambar beberapa aksi mahasiswa, yang sayang jika terlewatkan, apa lagi jika tak dianggap oleh media nasional.

Hutang Rezim Jokowi 4 Kali Orde Baru

@RamsMagara: Heboh sap sep sop, utang luar negeri thn ini 4 kali utang orde baru. #SaveCucumu pic.twitter.com/UwK1KAQ7Et" -- shared via UberSocial http://ubersocial.com

Jokowi berhasil memecahkan rekor lagi. Cukup sekali berhutang ke luar negeri, nilainya sudah 4 kali jumlah hutang Pak Harto masa Orde Baru. Ini adalah pencapaian extra-ordinary. Rakyat kita akan makmur sejahtera dengan duit hutang ini dalam waktu dekat.

Jokowi memang tidak pernah mengecewakan rakyat pendukungnya. Hidup Jokowi... Lanjutkan!

Orang Tak Bersalah pun Bisa Jadi Narapidana Korupsi

Hidup di Indonesia itu ironis. Yang kuat merajalela, yang lemah masuk penjara. Biarpun masalahnya tidak berhubungan langsung dengan uang negara, tetap saja dengan segala cara tuduhan korupsi berubah menjadi dakwaan dan penjara.

Indar Atmanto dilaporkan oleh LSM pemeras, katanya IM2 memakai frekuensi tanpa membayar ke pemerintah, padahal mereka punya kontrak business-to-business dengan Indosat dan regulator baik Kemenkominfo maupun BRTI tak melihat ada pelanggaran sama sekali. Akhirnya tetap dijebloskan ke penjara.

Lutfi Hasan Ishaq direkayasa seolah bersekongkol dengan Fathonah, untuk mempengaruhi menteri pertanian soal kuota impor sapi, dengan imbalan uang suap, padahal uangnya dimakan Fathonah sendiri, tak terbukti sampai ke LHI, swasta ke swasta, tak terbukti ada perubahan regulasi, dan tak ada kerugian negara sama sekali. Akhirnya tetap dijebloskan ke penjara.

Ricksy Prematuri dilaporkan oleh LSM yang dalangnya pengusaha kalah tender bahwa proyeknya itu fiktif, padahal ia hanya menjalankan tugas perusahaannya, Chevron, untuk memonitor pekerjaan yang dilakukan pemenang tender subkontraktor proyek bioremediasi, proyeknya nyata, business-to-business. Akhirnya tetap dijebloskan ke penjara.

Semua kasus diatas sudah sampai ke tahap kasasi Mahkamah Agung, namun tetap divonis bersalah. Menurut logika keadilan Anda sendiri bagaimana? Masih menganggap semua orang di MA itu malaikat yang tak punya salah??

Maka tak heran bahwa media asing menulis tentang IRONI ini. Jadi orang jujur di Indonesia itu berat hukumannya.

Berita Okezone (12Sep2014):

Sidang kasasi terdakwa Ricksy Prematuri, selaku Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI), perusahaan rekanan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) menyisakan pertanyaan besar. Putusan kasasi itu dihasilkan dari suara tidak bulat soal tafsir dan logika perkara korupsi.

Adapun aktornya adalah Leopold Luhut Hutagalung, seorang hakim agung yang menjadi anggota majelis yang mengadili perkara Ricksy. 

Hakim ad hoc MA itu mengajukandissenting opinion dan menyatakan bahwa telah terjadi lompatan-lompatan logika yang menyimpang dari asas-asas hukum perdata sebagai acuan dalam memeriksa perkara pidana tersebut.

“Apabila dibenarkan cara mengadili kasus seperti ini, implikasinya amat luas sehingga setiap perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kontrak antara swasta dengan swasta lainnya akan selalu dapat dijadikan sebagai bentuk tindak pidana korupsi jika salah satu pihak swasta tersebut secara kebetulan memiliki kontrak dengan perusahaan negara,” terang Leopold.

Majelis Hakim MA diketuai oleh Artidjo Alkostar, dengan anggota majelis yakni Leopold Luhut Hutagalung serta MS Lumme memutuskan Ricksy Prematuri bersalah dan dipenjara lima tahun melalui putusan kasasi bernomor 2330K/PID.Sus/2013.

Menurut Leopold, hubungan antara terdakwa Ricksy sebagai Direktur PT Green Planet Indonesia (PT GPI) dengan Widodo dan Alexiat sebagai karyawan CPI merupakan hubungan perdata.

Di mana, dalam hukum perdata dianut kebebasan berkontrak dengan pihak-pihak yang berkontrak. Tidak ada pihak yang boleh mencampuri pihak swasta untuk berkontrak.

“Bahwa kalau kemudian terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan sebagai Direktur PT GPI maka terdakwa dapat digugat dalam perkara perdata oleh PT CPI sebagai lawan dalam berkontrak," terangnya.

"Ternyata, tidak pernah digugat oleh PT CPI. Bahwa turut campurnya Kejaksaan Agung dalam perkara ini melanggar asas berkontrak dari para pihak swasta dan menjadikan perkara ini menjadi aneh dan mengundang pertanyaan besar," ulasnya lagi.

Terdakwa Ricksy, menurut Leopold, tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maupun menyalahgunakan wewenang serta tidak terbukti terjadinya kerugian negara dalam kasus ini.

Berita Varia (05Feb2015):

Putusan Mahkamah Agung terhadap eks Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto dipertanyakan banyak pihak. Indar dinilai tak patut dinyatakan bersalah dan juga IM2 tidak seharusnya membayar kerugian negara atas penggunaan pita lebar frekuensi 2,1 Ghz senilai Rp 1,3 triliun karena dakwaan korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyatakan adanya penggunaan frekuensi 2,1 GHz secara tidak sah yang dilakukan IM2. Namun, menurut anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono, IM2 yang merupakan penyelenggara jasa internet memang semestinya tidak diwajibkan memiliki izin menggunakan frekuensi dan membayar BHP (Biaya Hak Penggunaan) frekuensi.

“Dakwaan tindak pidana telekomunikasi (Tipitel) terhadap Indar Atmanto seharusnya bisa diselesaikan di tingkat eksekutif,” kata Nonot. Caranya, dengan mengadakan gelar perkara melalui sidang kabinet yang digelar pemerintah sebagai lembaga eksekutif dengan aparat penegak hukum di bawahnya. Misalnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian RI (Polri), dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Sekarang statusnya ruwet karena melibatkan institusi bukan lagi oknum, yaitu Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan Kejagung,” sambungnya.

“Kenapa dakwaan Tipitel ditangani dengan pengadilan Tipikor?” tanya Nonot.

Menurut dia, dakwaan terhadap Indar dan IM2 cenderung mengabaikan regulasi yang menjadi payung hukum bagi industri telekomunikasi dan turunannya. Yaitu, Undang-Undang Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dalam dakwaan Tipikor yang menjerat IM2 disebutkan, terjadi perbuatan melawan hukum (PMH) yang merugikan keuangan negara. Alasannya, karena IM2 tidak membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi. Faktanya, kata Nonot, tidak ada PMH yang menyalahi regulasi telekomunikasi karena semua sesuai aturan dalam UU, PP dan Permen.

Efek Media Dalam Membangun Citra

@dyahsuji: Yang cerdas bisa y komparasi no 1-2 vs 3? ;) @SangPemburu99 @bayprio @Fahmisalim2 @bang_dw @dimasprakbar @ardianasmar pic.twitter.com/1FIOVZnDgE -- shared via UberSocial http://ubersocial.com

Dari tweet diatas saya dapatkan gambar berikut. Ini contoh paling alamiah dari kuatnya pengaruh DIKSI (pilihan kata) terhadap respon atau persepsi masyarakat. Pakar psikologi komunikasi yang bisa memadukan antara jurnalisme dan periklanan pasti bayarannya mahal ya?!

Kabar Penembakan di Chapel Hill USA

Berita dengan cepat beredar di media sosial mengenai pembunuhan 3 mahasiswa muslim di Chapel Hill, North Carolina. Bahkan di twitter, hashtag #ChapelHillShooting dan #MuslimLivesMatters jadi trending. Belum jelas apa duduk perkaranya, namun dengan sentimen agama dari korban, juga pernyataan (yang belum diklarifikasi) dari si pelaku di halaman facebook-nya, serta angin sentimen dari kasus Charlie Hebdo, maka kasus ini jadi gambaran membosankan dari stereotype yang masih subur di dunia Barat sana bahwa media mereka memang punya standar ganda.

Gambar: Paradoks Penegakan Hukum Korupsi Hari Ini

Sekedar gambar yang di-share dari Twitter. Katanya gambar lebih berarti daripada seribu kata.

Rezim Kita Kepincut Proton. Apakah Lupa Esemka?

Banyak yang sering menyalahartikan gebrakan Jokowi. Sebagai seorang yang cenderung phlegmatis, menurut saya, Jokowi lebih banyak bekerja daripada bicara. Baginya, semua kritik bisa dijawab dengan kerja kerja kerja. Semakin deras kritik, maka dia hanya harus kerja semakin keras.

Proton adalah produk kebanggaan Malaysia sejak jamannya Mahathir Mohammad. Semua warga Malaysia dianjurkan untuk membeli mobil andalan negeri jiran ini. Jika warga Malaysia ingin membeli mobil ini, mereka mendapat insentif subsidi sehingga harganya lebih murah.

Esemka adalah ikon kebanggaan Wong Solo setidaknya saat Jokowi masih jadi walikota disana. Kini gaungnya sudah reda bahkan sepi. Jika Jokowi lupa bahwa dia pernah mempopulerkan Esemka bahkan dijadikan semacam kendaraan politik baginya, maka tak usahlah terlalu diprotes. Lupa itu hal normal bagi manusia normal. Mungkin Proton bisa digunakan sebagai batu loncatan memasyarakatkan Esemka. Mungkin ada rencana besar yang sedang di-KERJA-kan Jokowi yang tidak mungkin bisa dipahami oleh lawan politiknya. Mungkin. Mungkin.

KPK vs Polri Menarik, Tapi Nasib Freeport Lebih Menarik

Banyak kultwit di medsos yang sudah menjabarkan dugaan ini. Bahwa konflik yang seolah-olah sangat panas antara dua lembaga penegak hukum kita sebenarnya adalah pengalihan isu. Dari apa? Dari isu yang sangat prinsipil tentang kedaulatan republik kita.

Freeport itu akan habis izin operasi tambangnya pada tahun 2021. Pembicaraan tentang perpanjangan kontrak terkendala oleh aturan baru dari pemerintahan SBY, bahwa mereka harus membangun smelter di dalam negeri, dan hanya hasil dari smelter itulah yang boleh diekspor. Freeport ini aslinya adalah perusahaan kecil di USA sana. Namun jadi raksasa setelah memiliki tambang di Papua.

Yang mengesalkan adalah, Freeport baru bisa memenuhi kewajibannya di detik-detik terakhir saja. Itupun baru sekedar komitmen dana 40 T untuk smelter yang sedang direncanakan berdiri diatas tanah Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Jadi mereka mengeruk tanah berisi emas di Papua, lalu dikirim lewat TOL LAUT-nya Jokowi #eh, lalu diproses jadi emas murni di Gresik. Pintar sekali. Pantas Lukas Enembe murka. Emas Papua dibawa ke tanah Jawa lalu dikirim ke USA sana.

Padahal semua pihak sudah berharap agar kontrak karya Freeport di Papua cukuplah sampai 2021 saja. Kemudian serahkan hak penambangan disana kepada perusahaan lokal seperti Antam atau BUMN/BUMD apapun namanya. Lho kok ini malah diberi keleluasaan hingga 2041. Piye mbah??

Alasannya karena Freeport menghidupi ribuan karyawan yang berasal dari warga Papua. Jika operasi mereka dihentikan, maka akan makin banyak pengangguran di Papua. Padahal jika BUMN tambang kita yang ambil alih, mereka pasti akan dipekerjakan kembali. Pengangguran sama sekali bukan alasan. Kita bisa menangani tambang itu secara padat karya juga kok.

Jadi mereka menciptakan alasan-alasan tak nyata untuk mempertahankan kekuasaan USA di Papua. Alasan lainnya adalah soal return on investment yang belum tercapai. Saya cenderung tak percaya itu. Mereka sudah puluhan tahun mengeruk bumi disana, tujuan awalnya untuk menambang tembaga, tapi hasil sampingannya banyak sekali, termasuk emas dan (gosipnya) uranium. Dan profit sharing pemerintah RI pun sangat kecil, dan mereka disubsidi cost recovery pula. Masihkah bilang tak untung??

Apa Kata Media, Analis, Tentang Pemerintah Baru Kita

Setelah trending dengan istilah ter-Jonru dan ter-Jonan, kini nama lain mencuat: ter-Tedjo. Pernyataannya yang sangat arif bijaksana telah memancing reaksi yang kurang menguntungkan dari publik yang sedang larut dalam histeria #SaveKPK. Ini sebenarnya histeria fans artifisial yang dibentuk oleh media, karena sudah mirip sandiwara topeng yang diperankan pejabat negara, dipentaskan gratis, dibiayai APBN, dan disiarkan secara live pula.

Meskipun menurut media asing pamor Jokowi telah menurun hanya dalam 100 hari, para pembantu terdekatnya tetap yakin bahwa semua kekisruhan ini bukan karena kesalahan Jokowi. Bahkan analis mengisyaratkan bahwa kepentingan partai politik penyokongnya, serta permainan penguasa lama, sebagai faktor pemanas utama.

Sabtu 24 Januari, Apa Kabar Rezim Kita

Perselisihan dramatis tengah terjadi di panggung politik dan hukum Indonesia. Persis main catur, setelah semua bidak maju ke depan bersilangan, maka SALING MAKAN pun terjadi. Dimulai dengan umpan calon Kapolri Budi Gunawan oleh Jokowi. Lalu KPK menikung dengan tetapkan BG tersangka kasus rekening gendut perwira Polri. 

Jokowi kembali mengulur persoalan dengan menunda pengangkatan BG sebagai Kapolri, sambil menggeser Kapolri dan Kabareskrim. Pendukung Jokowi pun bermanuver dengan menuduh Abraham Samad ketua KPK pernah mengincar jabatan Wapres ke Jokowi. Lalu serangan balik cepat pun dilakukan Polri dengan menangkap Bambang Widjojanto karena kasus saksi palsu Pilkada Kotawaringin Barat. Terakhir, Adnan Pandu Pradja juga sedang diproses Polri dalam kasus perampasan saham.

Uniknya negara kiri sekuler liberal ini, yang disalahkan atas keributan justru tokoh-tokoh dibalik layar seperti Megawati, Surya Paloh. Akankah terjadi SKAKMAT?

Silakan Masuk SAPI Aussie

Saat gencar-gencarnya PKS dicerca oleh kaum sekuler liberal, kader banteng dan lain-lain, SAPI jadi kata hinaan bahkan headline-nya. LHI pun akhirnya jadi seperti tumbal untuk kesalahan yang hanya asumsi belaka. Betapa tidak, dia tidak terbukti menerima uang dari si makelar tukang tipu Fathonah, tidak terbukti bahwa negara dirugikan sepeserpun, dan tidak ada kebijakan impor yang berubah. Lalu dia dapat hukuman penjara belasan tahun hanya karena kenal Fathonah, menikahi istri kedua dari keturunan Pashtun, dan punya mobil mahal.

LHI bisa diibaratkan Anwar Ibrahim-nya Indonesia. Memang dia bukan seorang calon presiden seperti Jokowi, dan belum sekelas dengan DSAI sendiri, tapi dia hanyalah pemimpin partai yang sedang menggenjot mesin politiknya untuk makin berpengaruh di parlemen dan jadi kekuatan Islam terbesar. PKS pun tercemar pamornya, gagal bersinar lebih terang di Pemilu 2014.

Setelah PKS 'dihabisi' gara-gara SAPI Australia yang kuota impornya tidak pernah berubah gara-gara PKS, apa yang terjadi? Rezim baru kitalah yang justru membuka kuota impor baru untuk SAPI yang juga dari negeri kangguru itu. Tidak ada yang menggugat, karena rezim baru ini memang sekuler liberal. Golongan inilah penguasa riil negeri kita.

Indonesia Sedang Dibenahi Jokowi

Indonesia sedang dibenahi oleh Jokowi and his team. Indonesia punya situasi politik, ekonomi dan sosial yang super runyam sehingga butuh tangan seorang 'manusia pilihan' untuk meluruskan semuanya. Setidaknya itu menurut pendukung 'salam dua jari' di Pemilu lalu.

Slogannya adalah kerja kerja kerja. Kerja harus gerak cepat srat-sret-srat-sret. Tak usah dipikirkan bagaimana kontinuitasnya, yang penting adalah gebrakan pertama. Karena inilah konsumsi favorit media mainstream, karena inilah yang dipuja-puji para pengagum.

Mobil ESEMKA dipandang sebagai ide sangat brilian waktu itu. Kita memang harus bisa berdikari secara teknologi. Kenapa harus tertinggal dari negara tetangga. Jadi Esemka diarak menuju ketenaran. Dipukul kendi air dan dibawa ke ibukota agar semua terkesima. Tak usah peduli apa nasib Esemka saat ini, toh rakyat kita gampang lupa dan dibuat lupa.

Bagi Jokowi, koalisi itu harus tanpa syarat. Dia tidak merasa perlu untuk bagi-bagi kepada semua tim pendukung kampanyenya. Tidak ada itu politik balas budi. Semua pejabat dipilih karena profesionalitas belaka. Kebetulan saja kalau kenal dekat.

Point (ii) Penting

Dagelan Konsistensi di Awal 2015

Jaman rezim "blusukan" ini, banyak yang bisa dijadikan memori sejarah untuk diambil hikmahnya oleh generasi penerus nanti. Salah satu pembelajaran yang berat adalah soal konsistensi. Kepaduan antara ucapan dan tindakan.

Inilah beberapa contoh inkonsistensi, baik oleh perorangan maupun kelompok yang tidak boleh direplikasi di masa depan. Saya ambil dari twitter (@malakmalakmal).

Antara Idealisme dan Pragmatisme Jokowi

Kau yang berjanji, kau yang mengingkari...

Apalah arti sebuah janji. Apalagi jika itu hanya untuk pemanis saat kampanye. Idealisme itu harus dipelihara dengan implementasi yang sesuai. Jika implementasi berlawanan dengan ide awal, maka jadilah pragmatisme.

Jika rezim sebelumnya terkenal sebagai rezim auto-pilot, maka rezim sekarang boleh disebut rezim pragmatis. Cari gampangnya saja, biarpun tidak konsisten.

Bukan Urusan Saya, Semboyan Kerja

Perlukah presiden mengurusi segala hal? Semua yang terjadi di Indonesia harus dilaporkan ke Jokowi? Terus kapan kerjanya kalau presiden sudah diserbu segala macam permintaan yang kecil-kecil sifatnya.

Semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin global masalah yang harus dia pecahkan. Seorang CEO misalnya, akan fokus memikirkan strategi bisnis. Tidak lagi misalnya mengurusi kebersihan dan keamanan.

Jadi semua harus dikembalikan ke proporsinya. Siapa mengurusi apa. Ada pembagian kerja yang jelas.

Tapi bolehkah seorang pemimpin bangsa mengucapkan "Bukan urusan saya" untuk tiap permasalahan anak bangsanya? Jiwa bijak negarawan mestinya memikirkan dampak dari ucapannya. Empati harus selalu ada, karena ketika pemimpin bicara sekalipun hanya di depan wartawan, ia sesungguhnya bicara kepada bangsanya sendiri.

Pemimpin itu mengayomi, tak egois. Sedikit merubah redaksi kata-katanya saja sudah mengubah persepsi yang mendengar.

KPK Berhasilkah?

Negara kita masih di peringkat 107 dalam hal indeks korupsi.

Kenapa? Kan sudah ada KPK?

Ternyata KPK baru sampai pada tahap membuktikan bahwa korupsi di Indonesia banyak sekali. Para pejabat negara memang banyak yang jadi koruptor.

Orang dibuat termangu, eh si orang terhormat ini ternyata hartanya dari korupsi. Orang dibuat berdecak kagum pada KPK karena dianggap berani menangkap petinggi negara atau selebriti politik. Festivalisasi, kata orang. Sekedar shock therapy.

Tapi KPK belum berprestasi apa-apa dalam mencegah korupsi. Adakah yang pernah dengar roadmap pencegahan dan penangkalan korupsi? Bagaimana sistem pengelolaan keuangan bisa dibuat setransparan dan seakuntabel mungkin.

Bagaimana agar pintu korupsi dipersempit sekecil mungkin. Dan akhirnya, bagaimana caranya agar publik yakin bahwa suatu project pemerintah bakal bebas dari korupsi. Bahwa anggaran penyelenggaraan negara ini tidak mungkin bisa dikorupsi.

Sudahkah para PNS kita dicuci otak agar membenci korupsi. Sudahkah budaya malu dikembangkan agar orang segan untuk melakukan penyimpangan prosedur. Sudahkah anak sekolah kita dididik di setiap jenjang untuk menabukan dan merasa jijik dengan perilaku korupsi.

KPK, mau dibawa kemana nasib pemberantasan korupsi di Indonesia?

Unjuk Rasa Mahasiswa Makassar Selalu Keras

Setiap kali mendengar unjuk rasa mahasiswa di Makassar, maka saya langsung bayangkan pasti ada korban. Menjadi mahasiswa di Makassar butuh nyali besar. Jangan jadi aktivis mahasiswa jika tidak berani atau siap bentrok dengan polisi. Bukan saja korban luka, bahkan korban tewas.

Apa yang diperjuangkan mahasiswa mungkin benar dan punya dasar pijakan kuat. Tapi kapankah unjuk rasa itu bisa damai dan menyenangkan? Jangan sampai bentrokan brutal jadi identik dengan mahasiswa Makassar. Polisi haruslah arif. Pasang badan untuk pemerintah bukan berarti main pukul kepada yang memprotes pemerintah. Semua harus seimbang.

Demonstrasi

Minggu-minggu belakangan ini dunia sedang, tampaknya, ramai oleh demonstrasi. Di USA, topiknya adalah #Ferguson (baca disini). Di Hongkong topiknya adalah #Democracy (salah satu ulasannya). Di Indonesia sendiri, ada dua topik mainstream: #TolakBBMNaik dan #UpahBuruh.

Butuh kesabaran yang tinggi dari pihak berwenang. Lagipula penegak hukum itu sifatnya dari rakyat untuk rakyat. Yang berdemo adalah rakyat, yang mengamankan adalah polisi dari rakyat, dan yang cuma mengamati dari jauh juga rakyat. Sesama rakyat, kita harus bersinergi. Yang berdemo jangan anarkis dan memancing bentrokan. Yang mengamankan jangan terpancing dan tetap dingin. Stay cool...

Mudah-mudahan tidak ada lagi momen seperti ini yang mengingatkan kita pada 1965 dan 1984.

Perlukah Ada Penyesalan?

Setiap orang pasti akan menemui momen-momen penuh harapan dalam hidupnya. Ketika kenyataan ternyata tidak bersesuaian, maka jiwa manusia umumnya akan diliputi sebuah perasaan khusus. Itu adalah "penyesalan".

Jika seseorang menempatkan dirinya sebagai hamba Allah SWT, maka penyesalan tentang hal-hal duniawi mestinya akan mudah disingkirkan. Jika puncak dunia bukan tujuan, kenapa harus menyesal. Yang ditujunya adalah puncak akhirat. Jadi yang dipastikan adalah langkah-langkah yang benar menuju kesana.

Menyesal karena salah pilih pemimpin tidak merubah apapun. Yang penting adalah hikmahnya. Tapi mari hindari sungguh-sungguh dua macam penyesalan: penyesalan saat ajal menjemput, dan penyesalan saat timbangan amal kebaikan lebih ringan daripada amal keburukan.

Penjelasan gambar: koran Radar Mukomuko membuat artikel dengan judul ditulis besar-besar "Semua Mahal, Banyak Warga Menyesal Memilih J****i".

Kepercayaan Diri Tinggi Para Pemimpin Kita

Dalam kepemimpinan, tentu dibutuhkan kepercayaan diri yang tinggi. Ini sebanding dengan tingkat tanggung jawab dan jumlah orang yang dipimpin. Presiden dan Wapres harus punya kepercayaan diri lebih tinggi dari Lurah, dan seterusnya.

Ketika pemerintahan sedang diterpa masalah yang pelik atau pilihan yang sulit, maka Presiden dan Wapres harus berani mempertahankan keputusannya walaupun berat dan tidak disukai. Harus yakin pula bahwa pilihannya adalah yang terbaik.

Gambar-gambar berikut adalah situasi terkini dari tingkat kepercayaan diri Presiden dan Wapres terkait pengumuman kenaikan harga bensin premium.