Rangkuman Isu Terkini Pemerintahan Liberal Demokrat Kita

Ada beberapa isu yang sejatinya adalah implementasi liberalisme di awal pemerintahan liberal demokrat 2014-2019. Saya coba ambil apa yang kira-kira menjadi trending topic-nya.

1. Pelepasan pelan-pelan fungsi agama dari peran keterlibatan negara. Sekarang cukup dimulai dengan kebebasan untuk mengosongkan informasi agama di KTP jika tidak merasa beragama. Beragama atau tidak, pemerintah lepas tangan bahkan menganjurkan untuk secara terbuka mendeklarasikan diri, melalui KTP, bahwa dia tidak beragama.

Jangan malu untuk tidak beragama, bahkan pamerkan kalau perlu. Apakah pandangan seperti itu bukan liberal?

2. Menghilangkan secara progresif segala macam subsidi. Pemerintah tidak punya kewajiban sama sekali untuk menambal kekurangan ekonomi masyarakat. Biarkan para pelaku ekonomi berkompetisi dan yang kalah biarlah kalah tapi arena tetap dibuka baginya untuk berjuang kembali.

Kebijakan warisan SBY seperti Raskin akan ditiadakan. Belum jelas apakah BLT juga demikian. Subsidi BBM akan dipotong signifikan. Mungkin suatu saat takkan ada lagi subsidi BBM sama sekali mengingat pemerintah punya program populis lain seperti subsidi pendidikan dan kesehatan yang harus didukung anggaran raksasa.

Lho, katanya liberal, tapi tetap ada subsidi? Pengalihan subsidi ke sektor lain harus dilakukan untuk meredam gejolak penolakan. Tidak bisa hilangkan subsidi dalam semalam.

3. Deregulasi pengelolaan sumber daya alam dengan mengutamakan asas manfaat bagi seluruh rakyat. Masalahnya, implementasi asas manfaat ini terlalu disegerakan. Ketika bangsa sendiri belum punya kemampuan dan teknologinya, eksploitasi tetap dilakukan dengan mengundang modal asing. Akibatnya, sebagian besar keuntungan lari ke luar negeri.

Kesalahan ini tidak bisa dilemparkan ke pemerintah sekarang saja. Ini adalah warisan sejak orde baru. Apakah ada upaya untuk melepaskan diri? Pasti ada, tapi sporadis alias tak terstruktur.

Haruskah kita bebankan kepada pemerintah sekarang untuk menegakkan nasionalisasi pengelolaan sumber daya alam? Yang idealis tentu setuju. Tapi sadarlah, ini bukan pemerintahan idealis, melainkan liberal demokrat yang sarat kapital. Boleh berharap tapi harus siap kecewa.